MBG: Dari Janji Gizi Sehat Menjadi Bencana Kesehatan Nasional

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah pada awalnya dipandang sebagai langkah positif dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, khususnya para pelajar. Secara konsep, program ini selaras dengan upaya negara menekan angka stunting sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi penerus. Namun, fakta di lapangan justru menunjukkan realitas yang menyedihkan. Berdasarkan laporan resmi dari Badan Gizi Nasional, tercatat 4.771 kasus keracunan siswa akibat konsumsi makanan MBG di berbagai wilayah Indonesia termasuk wilayah Jawa Barat. Data ini menjadi bukti nyata bahwa implementasi program masih jauh dari standar keamanan pangan yang seharusnya.

PW HIMA PERSIS Jawa Barat menilai bahwa persoalan ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan cerminan lemahnya manajemen, pengawasan, serta akuntabilitas penyelenggara program. Makanan yang seharusnya menyehatkan justru berubah menjadi ancaman serius bagi kesehatan siswa. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa pemerintah lalai menjalankan mandat konstitusionalnya untuk menjamin hak anak memperoleh makanan yang sehat, bergizi, dan aman. Ribuan siswa yang menjadi korban tidak hanya menanggung dampak kesehatan, tetapi juga beban psikologis dan trauma sosial, sementara orang tua serta guru kehilangan kepercayaan terhadap program negara yang mestinya menjadi solusi.

Lebih jauh, keracunan massal akibat MBG menimbulkan tanda tanya besar mengenai orientasi kebijakan publik. Apakah program ini dirancang dengan sungguh-sungguh untuk memperbaiki gizi anak bangsa, ataukah sekadar digencarkan demi citra politik jangka pendek? Fakta adanya ribuan korban menunjukkan bahwa persiapan program dilakukan terburu-buru, minim kontrol kualitas, dan tidak melibatkan pengawasan independen dari kalangan pakar gizi, akademisi, maupun masyarakat sipil. Dengan demikian, MBG yang awalnya diproyeksikan sebagai program unggulan justru menjadi potret kegagalan kebijakan publik di sektor kesehatan pangan.

PW HIMA PERSIS Jawa Barat berpandangan bahwa kasus ini harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh aspek MBG, mulai dari proses pengadaan bahan pangan, distribusi, standar keamanan, hingga keterlibatan pihak ketiga. Pemerintah tidak boleh menutup mata dan sekadar menjadikan kasus ini sebagai insiden kecil, melainkan harus bertanggung jawab penuh dengan langkah konkret yang transparan dan tegas. Aparat penegak hukum pun wajib mengusut tuntas kasus keracunan ini serta memberikan sanksi keras kepada pihak-pihak yang terbukti lalai maupun melakukan praktik curang dalam penyediaan makanan.

PW HIMA PERSIS Jawa Barat menegaskan bahwa keselamatan dan kesehatan generasi muda merupakan harga mati yang tidak boleh dipertaruhkan atas nama proyek politik populis. Program MBG harus kembali pada tujuan esensialnya, yaitu memberikan makanan yang benar-benar bergizi, higienis, dan aman bagi siswa. Tanpa pembenahan serius, MBG hanya akan menjadi program pencitraan yang meninggalkan jejak luka dan ketidakpercayaan di tengah masyarakat. Keselamatan ribuan siswa yang sudah menjadi korban harus menjadi pelajaran berharga agar negara lebih berhati-hati, lebih transparan, dan lebih berpihak pada rakyat, bukan pada kepentingan politik sesaat.